Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di Panti Wredha Karitas Cimahi: Mengangkat Suara Pemilih Marjinal
kota-cimahi.kpu.go.id-Pilkada Serentak tahun 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi lokal di Cimahi. Namun, di tengah antusiasme yang meluas, seringkali segmen pemilih yang terpinggirkan atau kurang terjangkau menjadi sorotan utama. Salah satu contohnya adalah pemilih marjinal di Panti Wredha Karitas Cimahi, yang sering kali terabaikan dalam proses sosialisasi politik. Mengenali Pemilih Marjinal Pemilih marjinal adalah kelompok yang kerap kali tidak memiliki akses yang cukup atau mendapat perhatian minim dalam proses pemilihan umum. Mereka dapat termasuk lansia, atau individu yang tinggal di institusi seperti panti wredha. Di Panti Wredha Karitas Cimahi, para penghuni tidak hanya menghadapi tantangan fisik dan kesehatan, tetapi juga sering kali terisolasi dari informasi publik, termasuk informasi politik. Tantangan Sosialisasi Segmen Marjinal Sosialisasi pilkada pada segmen marjinal Cimahi khususnya penghuni Panti Wredha menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi dengan cara yang bijak dan sensitif. Beberapa tantangan utama meliputi: Keterbatasan Akses Informasi: warga marjinal terutama penghuni panti wredha mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap media massa atau internet seperti yang dinikmati masyarakat umum. Keterbatasan Fisik: Sebagian besar penghuni panti mengalami keterbatasan fisik, yang dapat mempersulit mereka untuk menghadiri acara sosialisasi yang diadakan di luar panti. Keterbatasan Pemahaman: Tingkat pemahaman terhadap proses politik dan kandidat mungkin beragam di antara penghuni panti, tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Dengan segala keterbatasannya, pemilih marjinal terutama kaum lansia yang tinggal di panti wredha, tetap memiliki hak yang sama dalam berpolitik seperti halnya warga negara pada umumnya. Untuk melindungi hak mereka, menjadi kewajiban bagi penyelenggara untuk dapat menyentuh dan memberikan edukasi yang sesuai agar mudah dipahami. Untuk melindungi hak inilah, KPU Kota Cimahi menyelenggarakan Sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024, dengan metode yang berbeda, dan dikemas lebih sederhana. Kemasan yang berbeda ini penting untuk memastikan bahwa setiap penghuni panti memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan mendatang. Metode sosialisasi yang dilakukan lebih mengutamakan interaksi langsung, dengan memberikan pertanyaan sederhana yang menyangkut diri peserta sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman mereka dalam menggunakan hak pilih selama tinggal di panti, dengan permainan-permainan sederhana, sambil bernyanyi, sehingga peserta merasa terhibur, serta membagikan brosur yang mudah dibaca dan dipahami. Salah satu peserta yang di panggil dengan sebutan Opa Yusuf, menyatakan bahwa dirinya sudah tinggal di panti selama 15 tahun, dan sudah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 lalu. Pimpinan Panti Wredha Karitas, Suster Philomina menyatakan bahwa Opa Yusuf, adalah satu-satunya penghuni panti yang bisa menggunakan hak pilihnya karena Ia sudah ber KTP dengan alamat panti sehingga terdaftar dalam data pemilih, sedangkan penghuni panti lainnya tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ber KTP dengan alamat panti, sehingga tidak ada dalam data pemilih, dan tidak pernah ada sosialisasi tentang Pemilu maupun cara agar bisa memilih walau pun bukan KTP Cimahi, sehingga ia sangat mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi ini. Kenyataan ini menjadi catatan bagi KPU Kota Cimahi, dan menyadarkan bahwa masih ada lapisan masyarakat yang belum tersentuh, dan belum teredukasi tentang hak pilihnya, padahal mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Ketua KPU Kota Cimahi Anzhar Ishal Afryand menyatakan hal ini akan menjadi catatan, dan akan memerintahkan jajaran dibawahnya untuk lebih memperhatikan dalam pendataan penghuni panti yang memiliki hak pilih pada Pilkada yang akan datang. Dengan disentuhnya pemilih marjinal penghuni panti wredha dalam sosialisasi, diharapkan adanya peningkatan kesadaran politik, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga suara mereka turut dapat berkontribusi dalam demokrasi lokal. Karena pada hakekatnya Pilkada Serentak 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin lokal, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk yang berada di tengah-tengah masyarakat marginal, merasa terlibat dan diakui dalam proses demokrasi kita. Dengan demikian, upaya untuk sosialisasi di Panti Wredha Karitas Cimahi tidak hanya merupakan tugas, tetapi juga sebuah komitmen moral untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.(*) (Humas/Wina ed Devi)
