KPU Kota Cimahi mengikuti MH - MEMBAHAS HUKUM Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Barat Seri #6
CIMAHI - KPU Kota Cimahi mengikuti Program MH (membahas Hukum) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring, Kamis (9/10/2025).
Program Membahas Hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #6 ini membahas Hasil Evaluasi Pelaporan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat Bulan Januari sampai dengan Agustus 2025, acara dubuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurniasari Purba, didampingi Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail, dengan narasumber dari Inspektur Wilayah III, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, Ferry Syahminan dan Auditor Ahli Madya Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal KPU RI, Gusni Yulianti.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Emsidelva Okasti, Sekretaris KPU Kota Cimahi, Charlyasi M. Siadari, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Wina Winiarti, Kasubag Perencanaan dan Data Informasi VIvid Firmawan, bersama staf dan CPNS KPU Kota Cimahi, hadir dalam kegiatan ini.
JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri #6 bertajuk mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini, juga dihadiri oleh Tim Satgas SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dalam kesempatan ini dilakukan asistensi oleh Tim Penanggungjawab SPIP Wilayah Jawa Barat bagi satuan kerja yang pelaporan SPIP belum rampung.
Acara ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, memberikan arahan dan mengingatkan agar seluruh satuan kerja KPU di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota se Jawa Barat untuk segera menuntaskan pelaporan SPIP masing-masing, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU. (dsp)
