Berita Terkini

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepemiluan semakin penting. Termasuk di dalamnya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan peserta Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum, disebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden-dan Wakil Presiden.   Peserta Pemilu dalam Pemilu Anggota DPD, merupakan perseorangan.  Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPD. Persyaratan Calon Anggota DPD ini dijelaskan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cimahi Djayadi Rachmat, saat mengisi Program Ngareng (Ngabuburit Bareng) KPU Kota Cimahi Episode 18, yang tayang di kanal YouTube KPU Kota Cimahi.   Dijelaskan Djayadi, persyaratan calon anggota DPD diatur dalam pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017.  Cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi perseorangan peserta Pemilu, diantaranya merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah NKRI, dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.   Selain persyaratan-persyaratan administratif, terdapat juga persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. (*)   (HumasDv/edWn)

Keamanan data pribadi, kerap menjadi perhatian akhir-akhir ini. Munculnya berbagai pemberitaan tentang kebocoran data membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan terjadinya penyalahgunaan terhadap data mereka,  sehingga jaminan perlindungan dan keamanan data sering dipertanyakan oleh masyarakat kepada siapa pun yang mengelola data pribadi, tidak terkecuali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diamanahi untuk mengelola data pemilih. Perihal jaminan keamanan data pemilih ini menjadi topik bahasan dalam Program Ngareng (Ngabuburit Bareng) KPU Kota Cimahi episode 17 yang tayang di kanal Youtube KPU Kota Cimahi dan menghadirkan Ketua Divisi perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Cimahi Dhany Widjijanto. Dalam Program tersebut, Dhany menegaskan masyarakat tidak perlu merasa khawatir tentang keamanan data pemilih yang ada di KPU. Sebagai lembaga publik yang juga berkepentingan pada pengelolaan data pribadi masyarakat, KPU telah menyiapkan berbagai perangkat regulasi dan teknologi untuk melindungi data pribadi masyarakat. Dhany juga menerangkan bahwa KPU memiliki pengamanan yang berlapis dan bekerjasama dengan tim khusus apabila ada upaya peretasan. “Bahkan untuk data yang ada di aplikasi LindungiHakmu terhubung langsung ke SIAK di Disdukcapil, jadi sistem keamanannya saling mem-backup, dan selalu dilakukan update sistem, sehingga jangan khawatir, keamanan data pemilih, insyaallah terjamin”, tegasnya. (*) (HumasDv/edWn)

Seperti halnya jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berbeda-beda, Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi juga berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung jumlah penduduk di wilayah provinsi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Cimahi H. Abidin dalam Program Ngareng (Ngabuburit Bareng) KPU Kota Cimahi episode 16 yang ditayangkan di kanal YouTube KPU Kota Cimahi. H. Abidin menjelaskan bahwa perbedaan jumlah kursi di DPRD provinsi, didasarkan pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kursi dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) kursi.   Jumlah kursi DPRD provinsi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) orang sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi; dan provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 120 (seratus dua puluh) kursi.   H. Abidin mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang, maka jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsinya sebanyak 120 kursi. (*)   (Dv/EdWn)

Dalam Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu yang diterbitkan oleh KPU RI, disebutkan bahwa tata ruangan Rumah Pintar terdiri atas Ruang Audio Visual, Ruang Pameran (Display Alat Peraga Pemilu), Ruang Simulasi, dan Ruang Diskusi. Rumah Pintar Pemilu yang di KPU Kota Cimahi diadaptasi menjadi Ruang Pintar Pemilu (RPP), juga terbagi ke dalam beberapa Ruang. Dalam Program Ngareng (ngabuburit Bareng) KPU Kota Cimahi yang tayang di kanal Youtube KPU Kota Cimahi, Ketua KPU Kota Cimahi Mohamad Irman berkesempatan untuk memperkenalkan ruangan-ruangan tersebut berserta apa saja yang ada di dalamnya. Pada Episode 13 Ngareng KPU Kota Cimahi, Mohamad Irman memperkenalkan Ruang Display RPP KPU Kota Cimahi. Di dalam ruang tersebut tampak berjejer  info grafis Kepemiluan di Kota Cimahi. Seperti hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Cimahi Tahun 2017, hasil pemilu tahun 2009, hasil pemilu 2014, dan hasil pemilu 2019. Ada juga Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Cimahi, rekap prosentase partisipasi masyarakat Kota Cimahi dalam Pemilu, dan info grafis kepemiluan lainya. Ruang Display RPP KPU Kota Cimahi juga dilengkapi dengan Maket Denah Pemungutan Suara. Maket tersebut merupakan miniatur tata letak KPPS dalam TPS, dan dilengkapi dengan alur pemungutan suara di TPS, dimulai saat pemilih mendatangi meja pendaftaran, menunggu giliran, menggunakan hak pilih, memasukan surat suara ke kotak suara, hingga mencelupkan jari ke tinta Pemilu. “Dengan melihat Maket Denah tersebut, pengunjung akan mendapat gambaran detail proses pemungutan suara di TPS”, ungkapnya. (*)  (Dv/EdWn)

Untuk bisa menjadi Peserta Pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum, dan lulus verifikasi KPU. Sebelum dilakukan verifikasi, Partai politik harus mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Divisi Teknis Pernyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cimahi Djayadi Rachmat saat mengisi Program Ngareng (Ngabuburit Bareng) KPU Kota Cimahi Episode 14 yang disiarkan di kanal YouTube KPU Kota Cimahi.   Djayadi menambahkan, “Dalam  rangka verifikasi, kemudian KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, dan keseluruhannya harus selesai paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Setelah selesai proses verifikasi, Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU melalui sidang pleno KPU, yang kemudian diumumkan oleh KPU”.   Pemilu Serentak tahun 2024, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai acuan, maka dari itu tahapan-tahapan yang akan dilalui partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Serentak tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan Pemilu sebelumnya. (*)   (Dv/edWn)

Partisipasi masyarakat, menjadi hal yang sangat penting dalam Pemilu, tidak terkecuali pada saat proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyusunan DPT sering terkendala oleh kurangnya peran aktif masyarakat melakukan update data kependudukan, seperti tidak melaporkan diri ke Disdukcapil saat pindah datang, sehingga data di DPT terbaca invalid karena dobel data, atau tidak membuat akta kematian saat ada anggota keluarga yang meninggal, sehingga masih terdaftar sebagai pemilih di data kependudukan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Cimahi Dhany Widjijanto, saat menjadi pengisi Program Ngareng (Ngabuburit Ngareng) Episode 13 yang ditayangkan di kanal YouTube KPU Kota Cimahi. Dhany menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat, terutama di luar waktu Pemilu sangat kurang. Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan data kependudukan baik untuk dirinya, atau pun anggota keluarganya karena terkendala berbagai hal. Menyadari pentingnya peran aktif masyarakat ini, maka KPU telah meluncurkan aplikasi LindungiHakmu, yang akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan cek atau pun perubahan data kependudukan. Data yang terhimpun, akan sangat berguna dalam upaya menyusun DPT berkualitas. Penetapan DPT melalui proses yang cukup panjang.  Dimulai dari sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota setiap bulan, dengan adanya DPB, dapat diketahui perubahan data kependudukan masyarakat, dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah DPS tidak ada perubahan, dilakukan rapat pleno penetapan DPT. Dhany menambahkan, kendala penyusunan DPT biasanya dalam hal menunggu masukan dari masyarakat yang memakan waktu lama. (*) (Dv/edWn)