CIMAHI - Kamis (6/11/2025), Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Cimahi La Media, Kasubag Parmas dan SDM, Yusti Rahayu dan Staf Parmas dan SDM KPU Kota Cimahi mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #5 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting.
Dengan tema “Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada (Ruang Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan”, kegiatan ini menghadirkan narasumber Rikeu Rahayu (Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Garut) dan Darma Djufri (Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Bogor).
Kegiatan dibuka dengan pengantar diskusi oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat.
Hadir dalam kegiatan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, dalam sambutannya, Eko menekankan kembali pentingnya peran media sosial sebagai wajah dan jendela informasi KPU kepada masyarakat. Di era digital saat ini, kehadiran media sosial bukan hanya sekadar sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk membangun kepercayaan publik, memperluas jangkauan sosialisasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
"Kita harus menyadari bahwa masyarakat kini lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital. Karena itu, media sosial KPU harus hadir dengan konten yang informatif, edukatif, dan menarik, namun tetap menjaga prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah, bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan keterbukaan dan konsistensi dalam publikasi, kita dapat memperkuat citra kelembagaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi kita." imbau Eko.
Eko juga mengajak seluruh jajaran untuk berkolaborasi, berinovasi, dan terus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan media sosial KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Setiap kegiatan, kebijakan, dan capaian yang kita lakukan harus dapat tersampaikan kepada publik dengan cara yang positif dan mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mengenal dan percaya kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terbuka dan akuntabel. (dsp)
Selengkapnya
