Berita Terkini

69

Parmas Insight Chapter 3

CIMAHI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #3 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/10/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Etika dan Netralitas dalam Sosialisasi (Menjaga Kepercayaan Publik pada Penyelenggara)” ini menjadi ruang pembelajaran bersama bagi KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk memperkuat pemahaman dan komitmen dalam menjaga integritas serta netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai pengantar diskusi, hadir Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun narasumber kegiatan yaitu Burani, Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bekasi, serta Nurhasanah, Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Banjar. Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya etika dan netralitas bagi penyelenggara pemilu, khususnya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu serta memastikan pelaksanaan tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Kota Cimahi, La Media, Kasubag Parmas dan SDM, Yusti Rahayu beserta staf yang turut serta dalam kegiatan ini memandang pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu melalui forum-forum diskusi seperti Parmas Insight. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap jajaran KPU dapat semakin profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya melayani pemilih dan masyarakat. (dsp)


Selengkapnya
112

Mengikuti Kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia

CIMAHI — Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Cimahi, Yosi Sundansyah, didampingi oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum, Wina Winiarti, mengikuti Kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Desain Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia, Selasa (21/10/2025). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pembahasan mengenai desain kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap arah pengembangan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika demokrasi. Kegiatan FDT menghadirkan sejumlah narasumber dengan latar belakang beragam, antara lain: Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI; Ida Budhiati, Praktisi Pemilu; Aris Munandar, Akademisi; Anom Surya Putra, Analis Hukum dan Advokasi Kebijakan; Ilham Saputra, Praktisi Pemilu; serta Kementerian PANRB yang diwakili oleh Asisten Deputi Istyadi. Melalui forum ini, KPU RI mendorong partisipasi aktif seluruh peserta dalam memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan kelembagaan penyelenggara pemilu di masa mendatang. KPU Kota Cimahi turut berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, dan berintegritas.(dsp)


Selengkapnya
190

Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan di Lingkungan KPU

CIMAHI – KPU Kota Cimahi mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan di Lingkungan KPU, Pada Hari Selasa Tanggal 21 Oktober 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Cimahi, Emsidelva Okasti, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Djayadi Rachmat, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia La Media, S.Hut., MM, didampingi oleh seluruh Staf sekretariat di KPU Kota Cimahi.   Rapat ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan penguatan kinerja pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. hadir sebagai narasumber dan memberikan penyampaian materi seperti BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Kegiatan ini dihadiri oleh Iffa Rosita selaku anggota KPU RI. Pada kesempatan ini Iffa menjelaskan mengenai perbedaan antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.   Selanjutnya hadir sebagai pemateri dari BPKP yang membahas mengenai overview penyelenggaraan SPIP, selanjutnya dari Kepolisian yang membahas mengenai Sinergitas KPU dan APH dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tipikor, dari Kejaksaan yang menjelaskan Peran APIP dan Biro Hukum atas permasalahan Tipikor pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan dari KPK yang memberikan pengarahan tentang Sosialisasi Whistle Blowing System dan terakhir dari BPK yang memberikan materi tentang Komitmen Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. (fhm)


Selengkapnya
162

Mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pe

Pejabat Barang/Jasa KPU Kota Cimahi, Fidalina mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bimbingan Teknis Penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 secara daring, Minggu sampai dengan Selasa, 19-21 Oktober 2025. Narasumber Kegiatan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara KPU, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat memberikan materi tentang Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP sedangkan Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, LKPP memberikan materi tentang Pemaketan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaa (RUP) dan materi Monitoring Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan KPU, khususnya mengenai perubahan regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerapan sistem katalog elektronik versi terbaru. Melalui sosialisasi ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai berbagai penyempurnaan ketentuan dalam Perpres 46 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, Bimtek juga membahas langkah-langkah praktis dalam penggunaan Katalog Elektronik (e-Katalog) versi 6, yang kini dirancang lebih responsif dan terintegrasi dengan kebutuhan satuan kerja. (dsp)


Selengkapnya
218

Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024

CIMAHI - Anggota KPU Kota Cimahi, La Media mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024 secara daring, Jum'at-Minggu (17-19 Oktober 2025).     Dalam rangka publikasi pencapaian penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, KPU menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024. KPU Kota Cimahi mengikuti kegiatan dimaksud karena pengisian IPP ini penting karena menyangkut potret kinerja lembaga saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 khususnya di Kota Cimahi.       Diskusi disajikan dalam bentuk plennary disuksi mengenai Peta data, skor dan capaian dalam Indeks Partisipasi Pilkada 2024 (August Mellaz, Anggota KPU RI) , Penguatan Partisipasi dalam kerangka hukum undang-undang Pemilu dan Pilkada (Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI), Peran fasilitasi pemerintah dalam memperkuat partisipasi Pemilu dan Pilkada (M. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri), Peta Data dan Temuan Partisipasi Pilkada 2024 (Mada Sukmajati, Ketua Tim Pakar Indeks Partisipasi Pilkada 2024), Pengawasan Partisipastid dalam kerangka penguatan partisipasi di Pilkada (Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI) dan Trajectory demokrasi substansual: menuju Indonesia Emas(Nuzula Anggeraini, Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS).     Diskusi kemudian lanjutkan dengan pembagian kelas yang membahas berbagai materi dan narasumber.       Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan bagi satker yang masuk kategoru Partisipatory pada Pemiluyah 2024 dan yang telah mendokumentasikan Pembelajran Pilkada 2024 serta Apresiasi Museum Perjalanan Pemilu. (dsp)  


Selengkapnya
75

Bimbingan Teknis bertema Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)

CIMAHI - Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand dan Anggota KPU Kota Cimahi, La Media dan Yosi Sundansyah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis bertema “Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)” yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (17/10). Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos dan menghadirkan narasumber Arief Pribadi selaku AI & Enterprise Cloud Architect. Bimtek dipandu oleh moderator Andre Putra Hermawan, Kepala Bidang Pusdatin KPU RI. Dalam pembukaannya, Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada perluasan wawasan tentang demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Menurutnya, penerapan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat bantu penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), membangun budaya kerja inovatif, serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, menjelaskan bahwa program peningkatan kapasitas akan difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan operator. Sejumlah webinar tematik  juga akan digelar hingga akhir tahun 2025 dan diterapkan pada 2026, dengan menghadirkan narasumber berkompeten untuk memperkaya wawasan peserta. Salah satu narasumber, Arief Pribadi (AI & Enterprise Cloud Architect), menekankan pentingnya kerja cerdas dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. AI, menurutnya, mampu membantu manusia mengelola informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Melalui sistem seperti deep learning, AI dapat memproses data layaknya otak manusia, memberikan kemampuan prediktif dan analitik yang mampu meningkatkan produktivitas kerja. Pemanfaatan AI diharapkan dapat memperkuat kinerja penyelenggara Pemilu menuju sistem demokrasi yang adaptif dan berbasis teknologi. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU, khususnya dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi digital. Penerapan kecerdasan buatan diharapkan mampu mendukung efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan data dan informasi kepemiluan. Teknologi AI saat ini tidak hanya berperan sebagai inovasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan agar lebih adaptif dan produktif. (dsp)


Selengkapnya